close

Kegiatan Pemerintah Sebagai Pelaku dan Pengatur Ekonomi

Advertisement

Kegiatan Pemerintah Sebagai Pelaku dan Pengatur Ekonomi – Setelah mempelajari bahasan ini, kalian akan memahami materi tentang kegiatan pemerintah sebagai pelaku dan pengatur ekonomi.

KEGIATAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKU DAN PENGATUR EKONOMI

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Selain sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga mempunyai peran sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan pemerintah sebagai pelaku ekonomi? Bagaimanakan peran pemerintah sebagai pengatur ekonomi? Mari kita cermati penjelasan berikut ini.

A. Kegiatan Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi

1. Kegiatan Produksi

Pemerintah mendirikan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk menunjang kegiatannya sebagai pelaku ekonomi. Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, tentang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara secara langsung dan berasal dari kekayaan negara.
Bentuk-bentuk BUMN adalah:
– Perjan (Perusahaan Jawatan)
– Perum (Perusahaan Umum)
– Persero (Perusahaan Perseroan)

2. Kegiatan Konsumsi

Pemerintah dalam kegiatan konsumsi membutuhkan barang-barang atau jasa untuk dipergunakan dalam proses produksi.
Contohnya:
– Untuk pembangunan jembatan, pemerintah memerlukan bahan bangunan seperti pasir, semen, batu dan sebagainya.
– Dalam hal administrasi pemerintahan, pemerintah memerlukan alat tulis, meja, kursi dan sebagainya.

3. Kegiatan Distribusi

Pemerintah dalam kegiatan distribusinya menyalurkan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya:
– melalui BULOG, pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu.
– Melalui jasa, PT. Telkom pemerinrah menyalurkan alat komunikasi.
– melalui jasa PT PLN pemerintah menyalurkan penerangan di kota-kota maupun desa.
– melalui bank-bank milik pemerintah, pemerintah memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jika kegiatan distribusi tidak lancar akan berpengaruh kepada:
1. Langkanya barang-barang
2. Harga barang-barang yang tinggi
3. Pemerataan pembangunan ekonomi yang jauh dari berhasil.

B. Kegiatan Pemerintah dalam Mengatur Kegiatan Ekonomi

Peranan pemerintah dalam mengatur ekonomi sangatlah penting. Peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah:
• Melindungi masyarakat terhadap dampak negatif pertumbuhan ekonomi.
• Membangun modal sosial sebanyak-banyaknya.
• Menciptakan dan memelihara keseimbangan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi berperan sebagai pelaku ekonomi, dan pemerintah tidak saja merencanakan, membimbing tapi pemerintah harus
mengarahkan jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan peranannya tersebut, pemerintah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini:

1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Tujuannya adalah menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan moneter ini terbagi dua yaitu:
a. Kebijakan moneter langsung
Kebijakan moneter langsung yaitu pemerintah secara langsung berperan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan dan tindakan langsung ini bisa juga dilakukan dengan memberikan imbauan, peringatan dan teguran kepada bank umum agar mau mentaati kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
b. Kebijakan moneter tidak langsung
Kebijakan moneter tidak langsung adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.

Kebijakan moneter terdiri dari:

1. Kebijakan Diskonto
Kebijakan Diskonto adalah kebijakan pemerintah dalam menjaga jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan dan menurunkan suku bunga Bank Indonesia.

2. Politik Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Politik Pasar Terbuka (Open Market Operation) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga kepada masyarakat.

3. Kebijakan Cadangan Kas (Cash Ratio)
Kebijakan Cadangan Kas (Cash Ratio) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah cadangan minimum yang ada di Bank Sentral.

4. Kebijakan Kredit
Kebijakan Kredit adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara pemberian kredit secara selektif. Langkah ini biasanya diambil pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi.

2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran negara dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Contoh dari kebijakan fiskal antara lain:
1. penyusunan RAPBN
2. perpajakan nasional
3. efisiensi anggaran belanja
4. pemberian subsidi pemerintah.

3. Kebijakan Dalam Dunia Usaha
Untuk memajukan dunia usaha, pemerintah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:
• Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
• Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur tentang Usaha Perbankan.
• Pemerintah mengubah bentuk perusahaan negara seperti Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia, dan Perjan Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian agar tidak menderita kerugian,

4. Kebijakan di Bidang Perdagangan
Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang perdagangan berupa:
• kebijaksanaan ekspor.
Tujuan dari kebijaksanaan ekspor ini adalah untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningkatkan daya saing terhadap barang-barang luar negeri.
• kebijakan impor
Tujuan kebijakan impor ini adalah untuk menyediakan barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, pengendalian impor dan meningkatkan daya saing..

RANGKUMAN

1) Pemerintah sebagai pelaku ekonomi juga sekaligus pengatur ekonomi.
2) Sebagai pelaku ekonomi pemerintah melakukan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.
3) Sebagai pengatur ekonomi pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan dalam melakukan tugasnya.

Advertisement
Kegiatan Pemerintah Sebagai Pelaku dan Pengatur Ekonomi | Admin | 4.5