close

Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi dan Konfrontasi

Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi dan Konfrontasi – Setelah mempelajari bahasan ini, kalian akan mengetahui langkah diplomasi yang diambil pemerintah Indonesia terkait masalah Irian Barat.

{PERJUANGAN MELALUI JALUR DIPLOMASI}
Mengapa Belanda menolak menyerahkan Irian Barat ke Indonesia ? Apa dampak pendekatan diplomasi yang dilakukan Indonesia ? Berikut penjelasannya.

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam pemerintahan RIS (Republik Indonesia Serikat). Konferensi ini menghasilkan perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 2 November 1949. Yang menjadi ganjalan adalah tidak dimasukkannya penyerahan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, namun dilakukan pada jangka waktu satu tahun setelah kesepakatan ditandatangani. Menjelang satu tahun berakhirnya batas waktu penyerahan Irian Barat, Belanda tidak menunjukkan tanda-tanda memenuhi kesepakatan. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah diplomasi dalam merebut kembali Irian Barat.

Tindak lanjut isi kesepakatan KMB telah dilakukan sejak tahun 1950 semasa Kabinet Natsir. Upaya ini dilanjutkan dengan upaya perundingan kembali oleh RIS – Belanda pada tahun 1951, tapi tidak membuahkan kesepakatan untuk mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia.

Pada 1952, melalui persetujuan parlemen, Belanda memasukkan wilayah Irian Barat sebagai bagian wilayahnya. Langkah Belanda ini membawa Indonesia melaporkan Belanda ke Sidang Majelis Umum PBB (1954). Pemerintahan Indonesia ketika itu berada di bawah Kabinet Ali – Wongso dan di tahun berikutnya dilanjutkan Kabinet Burhanuddin Harahap. Upaya tersebut menemui ganjalan karena pihak Belanda menganggap masalah Irian Barat adalah masalah internal Belanda – Indonesia dan tidak layak dibawa dalam forum PBB.

Namun, pemerintah Indonesia tak surut berjuang. Langkah selanjutnya adalah menjadikan isu Irian Barat sebagai agenda pembahasan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955. Mayoritas peserta KAA mendukung Indonesia sepenuhnya dan mengakui Irian Barat sebagai wilayah Indonesia. Untuk itu, secara berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah penting dalam proses diplomasi menuntut Irian Barat, yaitu :

1. Membatalkan secara sepihak badan Uni Indonesia – Belanda dan hasil KMB melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada 3 Mei 1956.
2. Membentuk Provinsi Irian Barat pada 17 Agustus 1956.
3. Menggelar rapat umum pembebasan Irian Barat pada 18 November 1957.
4. Menghentikan kegiatan konsulat Belanda di Indonesia pada 1958
5. Membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada 8 Februari 1958.
6. Memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak Belanda pada 17 Agustus 1960.

Langkah-langkah diplomasi Indonesia ini disambut pihak Belanda dengan membentuk Dewan Papua pada April 1961 untuk menyelenggarakan penentuan nasib bagi rakyat Irian Barat. Sembari menunggu persetujuan jajak pendapat dari PBB, Belanda mendirikan negara boneka Papua. Sikap non-kooperatif dari Belanda ini membawa perjuangan merebut Irian Barat beralih menjadi metode konfrontasi militer dan ekonomi.

Untuk mendorong perjuangan diplomasi serta menegaskan kedaulatan Indonesia di hadapan Belanda, dilakukanlah beberapa konfrontasi terhadap Belanda, di antaranya pada bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi tersebut, antara lain :
1. Pemogokan buruh massal pada 2 Desember 1957 di perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia.
2. Melarang peredaran media cetak dan film yang menggunakan bahasa Belanda.
3. Mengeluarkan PP No. 23 Tahun 1958 yang berisi pengambilalihan modal milik Belanda di berbagai perusahaan oleh buruh dan pegawai secara paksa.

Konfrontasi yang terjadi memancing reaksi dari PBB yang kemudian melalui seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, mengajukan usul agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu yang disepakati. Usulan ini ditolak oleh pihak Belanda dan mengatakan bahwa Irian Barat hanya akan dilepaskan pada Badan Perwakilan PBB setelah pembentukan negara Papua Merdeka. Penolakan kesekian kalinya oleh Belanda inilah yang kemudian menghadirkan konfrontasi militer dalam upaya pembebasan Irian Barat.

RANGKUMAN

1) Belanda menolak untuk menyerahkan Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia .
2) Tekanan ke pihak Belanda dilakukan Pemerintah Indonesia melalui jalur diplomasi dan tekanan di bidang ekonomi .

Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi dan Konfrontasi | Admin | 4.5