PERLUASAN AKTIVITAS EKONOMI, PERTUMBUHAN, DAN MOBILITAS PENDUDUK MASA KOLONIAL

PERLUASAN AKTIVITAS EKONOMI, PERTUMBUHAN, DAN MOBILITAS PENDUDUK MASA KOLONIAL – Setelah mempelajari bahasan ini, kalian akan mengetahui strategi perluasan ekonomi kolonial Belanda, pertumbuhan, dan mobilitas masyarakat yang timbul setelahnya.

PERLUASAN AKTIVITAS EKONOMI, PERTUMBUHAN, DAN MOBILITAS PENDUDUK MASA KOLONIAL

Investasi swasta di Indonesia masuk seiring dengan berlakunya monopoli dagang di Indonesia. Apa saja kebijakan VOC yang memberatkan kehidupan rakyat Indonesia? Berikut penjelasannya.

Indonesia mengalami dua periode masa kolonial di bawah pemerintahan Belanda. Pada periode pertama, melalui kongsi dagang swasta VOC sekitar tahun 1610 dan periode kedua di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal.
1. AKTIVITAS EKONOMI
Di masa pendudukan VOC sebagai pengatur ekonomi rakyat, ekonomi di Nusantara praktis didominasi oleh kebijakan-kebijakan VOC. Beberapa kebijakan yang diberlakukan, antara lain:
• Sistem Monopoli Dagang.
• Pajak Hasil Bumi (contingenten stelsel).
• Penyerahan Paksa Hasil Bumi.
• Kerja Rodi.
• Pajak untuk segala aktivitas.

Kebijakan yang diterapkan VOC ini ditambah dengan sistem tanah partikelir, yaitu penjualan tanah kepada investor swasta asing yang juga diberi hak untuk menerima pajak sekaligus menetapkan hukum atas tanah tersebut. Besarnya keuntungan yang diperoleh VOC ternyata mendatangkan korupsi di kalangan internalnya. Oknum VOC akhirnya tidak lagi mengumpulkan keuntungan bagi kas Kerajaaan Belanda, melainkan menggunakan dana yang terkumpul untuk pribadi. Sebagai akibatnya, VOC ditarik kekuasaannya dan digantikan oleh pemerintahan Gubernur Jenderal yang ditunjuk sebagai perwakilan langsung Kerajaan Belanda dengan wewenang khusus seperti tercantum dalam konstitusi yang telah disusun sebelumnya.
Di masa ini, muncullah beberapa kebijakan Belanda yang diwakili oleh Van den Bosch, seperti politik tanam paksa. Politik tanam paksa adalah paksaan kepada masyarakat pribumi untuk menanami lahannya dengan tanaman produktif, yang bermanfaat untuk komoditi dagang Belanda. Tanaman ini nantinya harus dijual kepada Pemerintah Belanda dengan harga rendah yang dikontrol oleh Gubernur Jenderal.
Selain itu, di masa ini juga dikenal adanya Politik Etis. Metode tersebut semula dimaksudkan untuk memberi edukasi kepada rakyat Indonesia dengan melakukan pembangunan sekolah, irigasi untuk lahan pertanian, dan transmigrasi. Namun ternyata di balik kebijakan ini adalah upaya mereka untuk mengumpulkan tenaga kerja yang bisa dibayar murah.
Di masa ini juga tercatat banyak investasi swasta asing yang masuk ke Nusantara. Hal tersebut membawa perubahan dalam beberapa hal, seperti:
• Pembangunan lembaga keuangan swasta.
• Pembangunan pabrik-pabrik baru.
• Eksploitasi bahan tambang di Nusantara.
• Pembangunan infrastruktur transportasi.
• Pemberlakuan mata uang asing di Nusantara.
2. MOBILITAS PENDUDUK
Dalam masa pemerintahan Raffles, diadakan cacah jiwa kecil untuk menghitung jumlah penduduk Pulau Jawa. Sensus menghasilkan angka pertambahan penduduk pada laju 14-17%. Angka tersebut dinilai cukup tinggi karena laju mobilitas masyarakat berorientasi ke Pulau Jawa sebagai daerah dengan jumlah industri yang banyak. Akibatnya, untuk memenuhi jumlah tenaga kerja di luar Pulau Jawa yang umumnya adalah perkebunan, dilakukan mobilisasi paksa. Peraturan pun diterapkan yang mengharuskan rakyat bekerja pada kebun-kebun milik pemerintah. Untungnya, secara bertahap, pemerintah Belanda mulai memberikan perbaikan untuk penduduk Indonesia terutama yang dimobilisasi dari Pulau Jawa ke daerah.
Perubahan perlakuan ini berdasarkan strategi politik dari Van Deventer, yaitu Politik Etis. Walaupun misi utama kebijakan ini adalah memperoleh tenaga kerja terdidik yang dapat dibayar murah, namun sedikit banyak telah memperbaiki kualitas hidup rakyat.

RANGKUMAN

1) Dalam ekspansi ekonominya di Indonesia, pemerintahan kolonial menggunakan banyak taktik.
2) Masuknya investasi ekonomi swasta di Indonesia membawa banyak pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Tags: #DAN MOBILITAS PENDUDUK MASA KOLONIAL #PERLUASAN AKTIVITAS EKONOMI #PERTUMBUHAN

author
Author: 
    Valuta Asing dan Cara Pembayaran Internasional
    Valuta Asing dan Cara Pembayaran Internasional
    Valuta Asing dan Cara Pembayaran Internasional – Apa
    Hakikat, Manfaat, Kebijakan Perdagangan Internasional
    Hakikat, Manfaat, Kebijakan Perdagangan Internasional
    Hakikat, Manfaat, Kebijakan Perdagangan Internasional – Apa sajakah
    Definisi Negara Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste
    Definisi Negara Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste
    Definisi Negara Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor
    Definisi Negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam
    Definisi Negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam
    Definisi Negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam
    Must read×

    Top